Mandiri Benih, Swasembada Bawang Putih

Di kaki Gunung Rinjani, di sebuah kecamatan kecil Nusa Tenggara Barat, sebuah pergeseran paradigma pangan perlahan bergerak dan bersinergi. Lebih dari sekadar soal komoditas dapur, bawang putih kini ditempatkan sebagai isu kedaulatan.

Bukan rahasia lagi. Selama bertahun-tahun Indonesia bergantung hampir seratus persen pada pasokan bawang putih impor negeri Panda. Bahkan, di tahun 2020, volume impor sempat menyentuh angka 587.748 ton yang menjadikan Indonesia sebagai importir terbesar di dunia dengan menyerap 22 persen total pasokan global.

Masih menurut data BPS, volume impor bawang putih nasional tiap tahunnya bertahan di kisaran 500.000 hingga 560.000 ton, guna menutupi 90-95% kebutuhan domestik.

Memasuki periode 2024 hingga awal 2025, meskipun terdapat kebijakan wajib tanam bagi importir, volume impor tetap stabil di atas angka 600.000 ton untuk memenuhi proyeksi kebutuhan nasional yang mencapai 660.000 ton, mengingat realisasi produksi dalam negeri yang masih rendah di angka 25.000 ton.

Ketergantungan ini bukan hanya soal volume, tetapi juga soal kendali harga, pasokan, hingga keberlanjutan petani lokal.

Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, ketergantungan tersebut dinilai tidak lagi bisa ditoleransi. Pemerintah pun menetapkan tenggat yang tegas. Indonesia harus keluar dari jebakan impor bawang putih dalam rentang 2026–2029.

Wilayah Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang selama ini dikenal sebagai sentra bawang putih dataran tinggi, diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama strategi nasional itu.

Sebuah Panggilan Telepon di Hari Sabtu

Roadmap ini tidak lahir dari dokumen panjang yang berputar-putar di meja birokrasi. Ia berangkat dari instruksi politik langsung.

Dalam kunjungan kerja di Sembalun pada Senin (9/2/2026), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap bagaimana percepatan itu dimulai.

“Bapak Presiden sudah arahkan via telepon hari Sabtu. Hari Minggu tim berangkat, hari Senin kami sudah tiba di sini untuk merealisasikan itu. Kita buat program khusus. Kita hentikan impor mungkin 3–4 tahun ke depan, paling lambat 5 tahun,” ucapnya.

Target tersebut, menurut Amran, bukan retorika. Secara matematis, kebutuhan lahan untuk swasembada bawang putih jauh lebih kecil dibandingkan padi.

“Tanaman padi 7,4 juta hektare saja kita kejar. Apalagi bawang putih 100 ribu hektare. Dua atau tiga provinsi bisa menyelesaikan,” paparnya.

Dalam skema itu, NTB diberi peran strategis. Minimal 25 ribu hektare ditargetkan jadi lahan pertanian bawang putih, dengan potensi diperluas hingga 50 ribu hektare untuk memasok provinsi lain.

Pembukaan Lahan, Tidak Bisa Swasembada Instan

Pembukaan lahan baru di Sembalun dan sentra pertanian bawang putih di wilayah lain, sejatinya tidak bisa secara instan mendongkrak volume panenan. Masalah utama yang membayangi adalah keterbatasan benih.

Dr. Inti Pertiwi Nashwari, Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura (BRMP Hortikultura), yang sejak lama mengawal komoditas bawang putih, menjelaskan bahwa konsumsi nasional mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun. Sementara produksi kering yang benar-benar masuk pasar hanya sekitar 25 ribu ton. Kesenjangan inilah yang membuat impor tak terhindarkan.

Lebih jauh, benih impor terbukti bukan solusi. Dalam berbagai uji tanam, benih bawang putih dari luar negeri —termasuk dari Tiongkok— tidak pernah berhasil berumbi di Indonesia.

“Tidak pernah berhasil benih impor dari Cina. Tidak pernah cocok. Permasalahannya tidak ada satupun benih dari negara manapun, Cina khususnya, yang berhasil ditanam di Indonesia. Tidak ada umbinya, jadi cuma dapat daun-daunnya saja. Tidak ada umbinya, seluruh benih bawang putih yang kita bawa dari Cina tidak ada yang berumbi. Padahal itu bisa selesai lah urusan kita kalau kita bisa impor benih. Tapi ya nggak bisa, nggak ada,” papar Dr. Inti

Karena itu, pemerintah memilih langkah yang tidak populer namun strategis, yakni menunda kepentingan pasar demi mengejar kemandirian benih.

“Pak Menteri kan kemarin arahannya kita swasembada benih dulu. 2 tahun itu swasembada benih. Jadi impornya 100 persen saja 2 tahun ini. Karena semua produksi yang ada di lapangan itu untuk dijadikan benih lagi. Jangan ada yang dijual ke pasar dulu sampai dapat 50.000 ton benih,” papar Dr. Inti.

Dalam upaya percepatan kemandirian benih ini, Kecamatan Sembalun, NTB, ditetapkan sebagai salah satu sentra utama produksi benih nasional, bersama Humbang Hasundutan dan Jawa Tengah.

Teknologi, Topografi, dan Tantangan Iklim

Secara agroklimat, Sembalun memiliki keunggulan. Berada di ketinggian sekitar 1.200 mdpl, wilayah ini memenuhi kebutuhan bawang putih akan suhu dingin dengan penyinaran matahari optimal. Varietas unggulan seperti Sangga Sembalun dan Lumbu Putih berkembang baik di sini, dengan produktivitas petani mencapai 20–25 ton per hektare berat basah.

Namun keunggulan itu datang bersama tantangan. Lahan berbentuk lereng membuat mekanisasi skala besar sulit diterapkan. Risiko longsor, penyakit busuk akar, serta serangan hama meningkat saat cuaca ekstrem.

Untuk itu, Kementerian Pertanian menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam penerapan smart farming. Menara Automatic Weather System (AWS) dipasang langsung di lahan bawang putih di kawasan Sembalun, memantau hujan, kelembapan, angin, hingga suhu.

“Jadi BMKG ikut mencermati. Bahkan dia bisa mengatur, hari ini jangan panen karena akan hujan. Ini benar-benar inovasi karena selama ini yang selalu menyebabkan kegagalan bawang putih pasti alasannya iklim. Jadi BMKG itu saat ini ada tim khusus yang ikut mengamati,” jelas Dr. Inti.

Dengan berbekal kolaborasi dengan BMKG, riset lanjutan, dan inovasi, Dr Inti pun memberanikan diri uji coba tanam di luar musim (off-season) di Sembalun. Meski awalnya diragukan, hasilnya cukup menjanjikan. Produksi musim kedua memang lebih rendah, namun membuka peluang dua kali tanam dalam setahun—yang berarti percepatan swasembada.

“Semua orang pesimis, tapi hasilnya ternyata bisa hampir menyamai yang on-season. Biasanya bisa 20-25 ton (basah), tanam di musim kedua dapat 15-17 ton. Kalau bisa 2 kali tanam, kita hanya butuh 25 ribu hektar untuk swasembada. Itu akan lebih cepat mengejar swasembada,” pungkasnya optimistis.

Petani Bawang Putih di Tengah Risiko dan Harapan

Di tingkat tapak, antusiasme petani terasa getarannya. Hal ini karena harga benih lebih menguntungkan dibanding bawang konsumsi. Namun masalah klasik belum sepenuhnya teratasi. Yakni kepastian pasar dan harga.

Haji Mohammad Kartip, salah satu petani bawang putih di Sembalun, mengeluhkan belum adanya off-taker tetap serta keterbatasan gudang penyimpanan benih skala besar. Cuaca ekstrem juga memengaruhi daya tumbuh benih dan meningkatkan serangan penyakit jamur maupun hama.

“Kendala teknis yang paling sering dihadapi, ya penyakit busuk akar, serta serangan hama trips dan ulat grayak,” ungkap Kartip kepada BataviaPos.

Padahal jika berbicara kualitas, meski bobotnya tidak seberat produk impor, aroma bawang putih lokal termasuk di Sembalun jauh lebih kuat. Kendalanya hanya terkait hal teknis saja seperti hadirnya hama.

Penyuluh pertanian setempat memainkan peran kunci dalam pendampingan teknis, tetapi dukungan kebijakan jangka panjang tetap dibutuhkan.

Pandangan ini sejalan dengan analisis akademik. Dr. Hani Perwitasari dari Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa swasembada tidak boleh diukur hanya dari angka produksi.

“Faktor paling penting yang mendorong petani menanam satu komoditas adalah harga. Swasembada berhasil ketika petani merasa sejahtera dan memperoleh pendapatan yang layak,” paparnya dalam dokumen tertulis yang diunggah di laman resmi UGM.

Menurut Hani, tanpa perlindungan harga dan kepastian serapan, lonjakan produksi justru berisiko menjatuhkan harga di tingkat petani.

Mandiri Benih, Kunci Kedaulatan

Bagi Prof. Dedi Nursyamsi, penyuluh pertanian ahli utama Kementerian Pertanian, persoalan bawang putih pada akhirnya kembali ke satu kata kunci: mandiri benih.

Ketergantungan pada benih luar negeri, menurutnya, membuat Indonesia rentan terhadap tekanan kebijakan merugikan, gangguan pasokan, hingga dugaan upaya sabotase dengan menghadirkan benih ‘mandul’. Karena itu selama benih masih diimpor, swasembada akan selalu rapuh.

“Kalau kita sudah punya benih sendiri, ngapain kita ribut soal itu semua? Jalannya harus paralel, tapi prioritasnya jelas: mandiri benih,” pungkasnya.

Strategi swasembada bawang putih pada akhirnya diharapkan bukan sekadar proyek pertanian. Ia adalah kombinasi antara keputusan politik, rekayasa teknologi, dan keberanian mengambil risiko jangka pendek demi kedaulatan jangka panjang.

Dari Sembalun kita bisa merasakan, bahwa aroma bawang putih tak lagi hanya soal dapur. Ia menjadi penanda bahwa Indonesia sedang menanam ulang kendali atas pangannya sendiri—dari benih, dari tanah, dan dari petani.